Penundaan Tarif Impor AS untuk Produk Indonesia, Kesempatan Baru dalam Negosiasi
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memberikan ruang tambahan bagi Indonesia untuk melanjutkan negosiasi terkait tarif resiprokal. Keputusan ini dilakukan sebelum kebijakan tersebut resmi diberlakukan pada 1 Agustus 2025. Sebelumnya, tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk asal Indonesia dijadwalkan berlaku mulai 9 Juli 2025. Namun, dalam pemberitahuan terbaru, Presiden Trump memutuskan menunda penerapannya hingga awal Agustus.
Menurut Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), pengunduran waktu ini memberikan kesempatan untuk perpanjangan diskusi dan negosiasi. “Harusnya itu (negosiasi) berakhir besok. Tapi kemudian dalam keterangan terbaru yang diberikan oleh Presiden Trump, (tarif) itu kan dimulainya 1 Agustus. Itu artinya dia mundurkan waktu untuk memberikan ruang untuk perpanjangan diskusi dan negosiasi,” ujar Hasan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025.
BACA JUGA
Dalam surat resmi berkop Gedung Putih yang tertanggal 7 Juli dan ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Trump menyatakan bahwa tarif impor sebesar 32 persen tetap akan dikenakan pada semua produk Indonesia yang masuk ke AS, di luar skema tarif sektoral lain. Kebijakan ini merujuk pada nilai tarif yang sebelumnya diumumkan pada April lalu. “Mulai 1 Agustus 2025, kami akan mengenakan tarif kepada Indonesia hanya sebesar 32 persen untuk semua produk Indonesia yang dikirimkan ke Amerika Serikat, terpisah dari Tarif Sektoral lain,” tulis Trump dalam surat tersebut.
Meski demikian, Hasan menilai bahwa nada dalam surat tersebut masih memberi celah untuk melanjutkan negosiasi agar Indonesia bisa mendapatkan tarif yang lebih rendah dari angka yang sudah ditetapkan. Selain kepada Indonesia, Trump juga menyampaikan surat serupa kepada sejumlah kepala negara lain di Asia Tenggara. Melalui media sosialnya, ia merilis keputusan pengenaan tarif secara terbuka. Beberapa negara, seperti Thailand dan Kamboja, tercatat mendapat pengurangan tarif impor dari angka sebelumnya yang mencapai 36 hingga 49 persen.
Perjalanan Menteri Koordinator Perekonomian ke AS
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikabarkan tengah dalam perjalanan ke Amerika Serikat untuk melanjutkan pembicaraan diplomatik, menyusul langkah pemerintah RI yang terus mengupayakan penyesuaian terhadap kebijakan tarif resiprokal AS. Hasan menjelaskan setelah mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kini bertolak ke Washington, D.C., Amerika Serikat. Perjalanannya bertujuan melanjutkan negosiasi atas kebijakan tarif impor 32 persen yang dikenakan terhadap Indonesia.
“Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sedang dalam perjalanan dari Rio menuju DC. Tadi saya kontak, beliau sedang dalam perjalanan dari Rio menuju DC,” kata Hasan dalam keterangan pers di Kantor PCO Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025.
Hasan menjelaskan, tim negosiator dari Kemenko Perekonomian telah lebih dulu berada di ibu kota AS. Ia optimistis, hubungan bilateral Indonesia–Amerika Serikat yang telah terjalin lama akan menjadi bekal positif dalam mendorong kelancaran proses negosiasi.
Strategi Penyeimbangan Neraca Perdagangan
Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) turut membuka ruang negosiasi dengan menawarkan peningkatan impor energi dari Amerika Serikat. Langkah ini menjadi bagian dari strategi merespons kebijakan tarif resiprokal 32 persen yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump terhadap Indonesia.
“Ini kan Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) masih mengupayakan. Kami tawarkan trade balance (penyeimbangan neraca perdagangan) dari sisi energi sekitar 15 miliar dolar AS,” kata Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung ketika ditemui di Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025.
Negosiasi ini menunjukkan upaya aktif pemerintah Indonesia untuk mencari solusi yang saling menguntungkan dalam hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat. Dengan adanya penundaan kebijakan tarif, peluang untuk menegaskan posisi negosiasi semakin terbuka.
