Proses Penyusunan Anggaran RAPBN 2026

Pembahasan RAPBN 2026 Dimulai, Berikut Penjelasan Lengkap Mengenai APBN

Pembahasan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 resmi dimulai pada Senin, 7 Juli 2025. Dalam rangkaian rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sejumlah kementerian dan lembaga negara mengajukan usulan penambahan anggaran. Usulan tersebut diajukan dengan berbagai pertimbangan, mulai dari upaya peningkatan pelayanan publik hingga pelaksanaan program-program prioritas nasional.

Proses pembahasan ini menjadi bagian penting dalam penyusunan APBN yang nantinya akan disahkan sebagai Undang-Undang. Sebelum memasuki tahapan pengesahan, sangat penting untuk memahami prinsip, tujuan, serta tahapan penyusunan anggaran negara secara menyeluruh.

Pengertian APBN dan Dasar Hukumnya

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran negara. APBN ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang, dan pelaksanaannya harus dilakukan secara terbuka, akuntabel, serta diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara teknis, pengaturan lebih lanjut mengenai APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa APBN memuat komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara. Siklus penyusunannya berlangsung selama satu tahun anggaran, mulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.

Fungsi dan Tujuan APBN

APBN memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:

• Fungsi Otorisasi
  APBN menjadi dasar hukum pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara.

• Fungsi Perencanaan
  Dokumen APBN menjadi pedoman bagi perencanaan kegiatan pemerintah selama satu tahun anggaran.

• Fungsi Pengawasan
  APBN berfungsi sebagai acuan untuk mengukur apakah pelaksanaan anggaran berjalan sesuai rencana dan peraturan yang berlaku.

• Fungsi Alokasi
  Alokasi anggaran diarahkan untuk mengurangi pengangguran, menghindari pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi perekonomian.

• Fungsi Distribusi
  Pemerintah menggunakan APBN untuk mewujudkan keadilan distribusi sumber daya nasional.

• Fungsi Stabilisasi
  APBN berperan sebagai instrumen untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional melalui pengendalian inflasi dan menjaga keseimbangan fundamental ekonomi.

Prinsip Penyusunan APBN

Penyusunan APBN didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu:

• Kemandirian
  Mengutamakan sumber penerimaan dalam negeri seperti pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

• Efisiensi dan Produktivitas
  Pengeluaran negara diarahkan agar tepat sasaran dan hemat.

• Penajaman Prioritas
  Alokasi anggaran fokus pada program-program strategis yang mendukung pembangunan nasional.

• Pengutamaan Produk Dalam Negeri
  Penggunaan APBN diarahkan untuk mendorong penggunaan hasil produksi nasional sejauh kapasitas memungkinkan.

Tahapan Penyusunan APBN

Proses penyusunan APBN melalui beberapa tahapan berikut:

• Pengajuan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA-K/L)
  Kementerian dan lembaga negara mengajukan rencana anggaran yang dibahas bersama komisi terkait di DPR.

• Pembahasan Indikatif dan Pagu Anggaran
  Kementerian Keuangan dan Bappenas menyesuaikan usulan dengan kondisi fiskal dan target penerimaan negara.

• Penyesuaian Skala Prioritas dan Penyusunan RAPBN
  Pemerintah menyusun RAPBN dengan mempertimbangkan skala prioritas dan efisiensi.

• Pembahasan RAPBN di DPR
  Presiden menyampaikan RAPBN kepada DPR untuk dibahas, disetujui, dan disahkan menjadi UU APBN.

Komponen Belanja Negara

Belanja negara dalam APBN terdiri atas dua komponen utama:

• Belanja Pemerintah Pusat
  Termasuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, subsidi, bantuan sosial, dan pembayaran bunga utang.

• Transfer ke Daerah
  Mencakup dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).