Perdebatan tentang Pajak Kekayaan di Inggris
Pajak kekayaan kembali menjadi topik hangat dalam pembahasan politik dan ekonomi di Inggris. Sejumlah tokoh terkemuka menilai bahwa meski isu ini sering disebut sebagai solusi untuk menutup defisit anggaran, penerapannya tidak akan segera dilakukan oleh pemerintah. Salah satu panelis dalam Komisi Pajak Kekayaan Inggris, Andy Summers, menyampaikan bahwa tidak ada peluang pajak kekayaan akan diperkenalkan dalam anggaran berikutnya.
Summers menjelaskan bahwa pemerintah membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan sistem pajak yang efektif. “Kecuali Departemen Keuangan telah bekerja secara rahasia selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, maka hal itu tidak mungkin dilakukan,” ujarnya. Hal ini dikarenakan pemerintah saat ini sedang menghadapi tantangan besar dalam menutup defisit anggaran nasional, yang semakin memburuk akibat perubahan kebijakan yang mahal.
BACA JUGA
Tantangan dalam Implementasi Pajak Kekayaan
Salah satu hambatan utama dalam penerapan pajak kekayaan adalah masalah pengumpulan data. HMRC, otoritas pajak Inggris, tidak memiliki informasi lengkap mengenai jumlah miliarder yang membayar pajak di negara tersebut. Undang-undang saat ini tidak memaksakan pelaporan total kekayaan, sehingga membuat proses penilaian aset menjadi sangat rumit.
Stuart Adam, ekonom senior di Institut Studi Fiskal, mendukung pandangan Summers. Menurutnya, pajak kekayaan yang efektif harus mencakup properti dan pensiun, serta memerlukan mekanisme yang jelas. Namun, pengumpulan data dan penyelesaian mekanisme ini memakan waktu beberapa tahun.
Selain itu, ambang batas pajak juga menjadi isu penting. Komisi menyarankan adanya ambang batas tinggi, seperti pajak kekayaan di atas 10 juta poundsterling, karena pada tingkat yang lebih rendah, biaya administrasi bisa membuatnya tidak layak.
Alternatif Solusi yang Lebih Efektif
Laporan dari Komisi Pajak Kekayaan Inggris menunjukkan bahwa perubahan pada pajak yang sudah ada lebih disukai daripada pajak kekayaan tahunan. Pungutan sekali waktu dapat memberikan pendapatan yang substansial dan efisien secara ekonomi.
Contohnya, jika dikenakan sebesar 1% selama lima tahun pada aset bernilai di atas 10 juta poundsterling, hal itu dapat mengumpulkan 43 miliar poundsterling. Namun, pungutan semacam ini dinilai kurang kredibel saat ini, karena orang kaya cenderung meragukan bahwa pungutan tersebut akan tetap bersifat sekali saja.
Tokoh Partai Buruh, Neil Kinnock, bahkan mengusulkan pungutan 2% atas aset di atas 10 juta poundsterling. Usulan ini juga diajukan di Parlemen dalam beberapa pekan terakhir.
Risiko Politik dan Ekonomi
Meskipun pajak kekayaan memiliki potensi keuntungan politik bagi Menteri Keuangan Rachel Reeves, risiko ekonomi tetap menjadi perhatian utama. Investor mungkin kehilangan minat terhadap Inggris, terutama setelah kenaikan pajak 40 miliar poundsterling dalam anggaran terakhirnya, yang terutama menargetkan bisnis dan eksodus kekayaan terkait perubahan sistem pajak.
Profesor Ilmu Politik di Universitas Manchester, Rob Ford, menilai bahwa simbolisme politik sama pentingnya dengan substansi. “Semua orang di kiri menyukai ide pajak kekayaan, dan itu adalah argumen politik yang mudah untuk diajukan. Simbolisme politik bukanlah hal yang sepele,” ujarnya.
Namun, pajak kekayaan memiliki rekam jejak buruk ketika diterapkan di negara lain. Negara-negara seperti Jerman, Belanda, Swedia, dan Prancis pernah memperkenalkan pajak kekayaan dalam sejarah mereka, hanya untuk kemudian menghapusnya.
Kesimpulan
Dari berbagai perspektif, pajak kekayaan tampaknya masih menjadi wacana yang kompleks dan penuh tantangan. Meskipun banyak tokoh politik dan ekonom melihat potensi manfaatnya, implementasinya memerlukan persiapan yang matang dan kebijakan yang jelas. Dalam situasi saat ini, pemerintah Inggris mungkin lebih baik mempertimbangkan opsi lain, seperti memperketat pajak yang sudah ada, untuk meningkatkan pendapatan tanpa risiko yang terlalu besar.
