Purbaya Yudhi Sadewa Menegaskan Tidak Ada Dana APBN untuk Pembangunan Family Office di Bali
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak akan mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan family office di Bali maupun untuk menjadikan Pulau Dewata sebagai salah satu pusat keuangan di Indonesia. Ia menekankan bahwa pihak yang mengusulkan, yaitu Dewan Ekonomi Nasional (DEN), harus mencari sumber pembiayaan sendiri untuk mewujudkan rencana tersebut.
“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri,” ujarnya saat ditemui di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (13/10/2025) malam.
1. Tidak Alokasi Dana APBN untuk Family Office
Purbaya menegaskan bahwa dana APBN telah difokuskan untuk membiayai program-program prioritas serta menggulirkan stimulus ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan. Dengan demikian, tidak ada lagi ruang anggaran yang bisa dialihkan untuk membiayai pembangunan family office yang ditargetkan Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, rampung pada tahun ini.
“Saya nggak akan alihkan anggaran ke sana. Saya fokus. Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pelaksanaannya pasti tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor. Itu aja,” tegasnya.
2. Belum Memahami Konsep Family Office
Tak hanya soal anggaran, Purbaya juga menyatakan dirinya tidak memberikan masukan apa pun terkait rencana pembangunan family office di Bali maupun wacana menjadikan wilayah tersebut sebagai pusat keuangan nasional. Alasannya, meski kerap mendengar pembahasan terkait family office, Purbaya mengaku belum memahami secara mendalam konsep besar yang digagas oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu.
“Nggak (memberikan masukan apa pun). Kalau mau, saya doain lah. Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya nggak pernah lihat,” ujarnya.
3. Minat Miliarder Asing Terhadap Investasi di Indonesia
Sebelumnya, Luhut mengungkapkan banyak miliarder asing yang berminat menyimpan uangnya di Indonesia. Namun, mereka meminta adanya kepastian hukum agar dana yang ditempatkan tetap aman. Keinginan itu menjadi dasar rencana pemerintah membentuk family office di Bali, sebagai strategi untuk menarik dana global. Proyek ini juga disebut sebagai tindak lanjut dari inisiatif Global Blended Financial Alliance dalam rangkaian pertemuan G20 di Bali.
“Orang-orang kaya itu bilang ke saya waktu di Bali, ‘Kami ingin juga taruh uang di Indonesia, tetapi bisa nggak kalian bikin common law, arbitrase internasional, supaya secure?'” kata Luhut dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, Mei lalu.
Strategi Pemerintah dalam Menghadapi Investasi Global
Rencana pembangunan family office di Bali merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai pusat investasi global. Dengan hadirnya family office, diharapkan bisa menjadi tempat bagi para investor untuk mengelola aset mereka secara lebih efisien dan aman. Selain itu, proyek ini juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun, hingga saat ini, pemerintah masih mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan regulasi sebelum memutuskan langkah lebih lanjut. Dengan penjelasan Menkeu yang jelas, diharapkan tidak ada kesalahpahaman terkait alokasi anggaran dan tujuan pembangunan family office di Bali.
