Penguatan sumber daya manusia (SDM) dan adaptasi terhadap kemajuan teknologi menjadi dua tantangan utama yang dihadapi Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) Swadaya Utama Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal tersebut disampaikan General Manager (GM) Puskopdit Swadaya Utama Maumere, Fransiskus De Fransu, dalam wawancara dengan awak media di sela-sela Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-34 Puskopdit Swadaya Utama Tahun Buku (TB) 2024, yang berlangsung di Aula Silvya Hotel, Maumere, Jumat, 13 Juni 2025.
Menurut Fransiskus, keberlangsungan koperasi sangat ditentukan oleh kualitas pengurus, pengawas, dan pengelola dalam menjaga prinsip-prinsip dasar koperasi.
BACA JUGA
“Tantangan ke depan ini adalah bagaimana Puskopdit tetap survive, terutama dalam kaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Pengurus, pengawas, dan pengelola harus mempertahankan pengelolaan koperasi berdasarkan nilai-nilai dan jati diri koperasi,” ungkapnya.
Ia menekankan, solidaritas sebagai nilai utama dalam koperasi harus senantiasa dijaga. Menurutnya, persaingan usaha dapat dihadapi dengan baik jika seluruh pengelola koperasi tetap berjalan sesuai koridor nilai-nilai koperasi.
“Ke depan, pengurus dan pengawas harus mengelola koperasi kredit ini sesuai dengan jati diri koperasi. Karena persaingan apapun bisa diatasi ketika pengelola koperasi tetap berada di dalam koridor nilai-nilai dan jati diri koperasi,” tegasnya.
Selain SDM, tantangan besar lainnya adalah penerapan teknologi. Fransiskus menilai, jika koperasi tidak mampu mengadopsi teknologi sesuai perkembangan zaman, maka akan tertinggal dalam persaingan.
“Teknologi itu akan mempercepat pelayanan, di saat situasi atau kondisi di mana usia muda lebih banyak yang lebih berkaitan dengan teknologi, maka kalau koperasi kredit ini tidak menerapkan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan minat generasi muda, itu menjadi tantangan sangat besar,” jelasnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya tata kelola koperasi yang baik dan benar sesuai prinsip governance corporation. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban dinilainya sangat penting agar koperasi tetap dipercaya sebagai lembaga keuangan.
“Kita harus mengikuti perkembangan dengan menerapkan tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, serta pertanggungjawaban sebagai sebuah lembaga keuangan yang harus mendapat kepercayaan dari pengguna,” tutup Fransiskus.
Adapun RAT ke-34 Puskopdit Swadaya Utama dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas peran koperasi kredit dalam mendukung perekonomian masyarakat lokal.
“Perekonomian daerah dari waktu ke waktu akan menjadi lebih kuat karena berkat partisipasi dari kita semua, dan koperasi adalah kendaraan kolektif paling kuat untuk mewujudkannya. Jika koperasi benar-benar dikelola dengan visi dan partisipasi maka Nian Sikka tidak hanya bisa mandiri, tapi juga tangguh dan sejahtera,” kata Wabup Simon Subandi.
Kegiatan ini juga menghadirkan dua narasumber dalam sesi open forum. Narasumber pertama, Efiks Joniono, mantan pengurus Inkopdit dan praktisi hukum koperasi kredit di Bali, membawakan materi tentang manajemen risiko dan kepatuhan hukum dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam. Narasumber kedua, RD. Wilfrid Valiance, M.Si., S.Fil, menyampaikan motivasi tentang pentingnya membangun gerakan koperasi berbasis social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial.
Untuk diketahui juga, saat ini Puskopdit Swadaya Utama membawahi 34 kopdit primer yang tersebar di tiga kabupaten, yakni Sikka (26 koperasi), Flores Timur (5 koperasi), dan Lembata (3 koperasi). Secara akumulatif, koperasi ini memiliki total aset lebih dari Rp4 triliun dan melayani sekitar 600 ribu anggota.
Dalam laporan keuangan, sebagaimana disentil Wabup Sikka dalam sambutannya, total aset Puskopdit Swadaya Utama tercatat sebesar Rp201,65 miliar, meningkat sekitar 4% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp193,47 miliar.
Namun, Sisa Hasil Usaha (SHU) mengalami penurunan dari Rp1,68 miliar pada 2023 menjadi Rp1,62 miliar pada 2024, atau turun sebesar 4%. Sementara itu, tingkat kredit bermasalah (Non Performing Loan /NPL) tercatat sebesar 10% atau setara Rp14,31 miliar.
