Tren Ekspor Produk Halal dan Perkembangan Sektor Keuangan Syariah di Indonesia
Kondisi perekonomian global saat ini sedang menghadapi situasi yang tidak pasti. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya ketegangan geopolitik serta potensi melemahnya aktivitas perdagangan internasional. Kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang menaikkan pajak impor juga berpotensi menghambat perdagangan bebas, sehingga memberikan tekanan terhadap arus perdagangan global, termasuk ekspor dari negara-negara berkembang seperti Indonesia.
Situasi ini memengaruhi ekspor produk halal unggulan Indonesia. AS hingga saat ini masih menjadi salah satu mitra dagang utama untuk produk-produk halal Indonesia. Meskipun ada tantangan, ekspor produk halal Indonesia menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,08 persen per tahun dalam enam tahun terakhir. Pada Januari 2025, pertumbuhan ekspor mencapai 9,16 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, menunjukkan daya tahan sektor ini terhadap tekanan global.
BACA JUGA
Produk makanan dan minuman masih mendominasi struktur ekspor produk halal dengan kontribusi lebih dari 80 persen. Disusul oleh produk farmasi, tekstil, dan kosmetik, yang secara bertahap mulai menunjukkan peningkatan daya saing di pasar internasional.
Kontribusi Sektor Halal Value Chain terhadap PDB Nasional
KNEKS merilis bahwa kontribusi sektor Halal Value Chain (HVC) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menunjukkan kinerja positif pada kuartal akhir tahun 2024. Sektor ini mencatat peningkatan sebesar 2,45 persen year on year (yoy), dengan total kontribusi mencapai 25,44 persen dari keseluruhan PDB nasional. Capaian ini menegaskan posisi HVC sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional berbasis prinsip syariah.
Secara umum, nilai HVC mengalami tren peningkatan yang konsisten sepanjang tahun 2024, meskipun laju kontribusinya terhadap PDB nasional menunjukkan sedikit perlambatan menjelang akhir tahun. Hingga akhir tahun 2024, sektor HVC telah memainkan peran strategis sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung transformasi ekonomi nasional.
Selain memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan, HVC juga mendorong arah pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, serta selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan potensi yang dimilikinya, sektor ini diproyeksikan akan terus menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang relevan dalam menghadapi dinamika perekonomian global dan domestik di masa mendatang.
Perkembangan Sektor Keuangan Syariah
Sektor keuangan syariah telah menunjukkan perkembangan yang positif. Per Maret 2025, total aset keuangan syariah mencapai Rp 9.529,2 triliun. Total aset keuangan syariah ini tumbuh sebesar 5,3 persen (yoy), lebih besar dari pertumbuhan total aset keuangan nasional yang sebesar 3,6 persen (yoy). Market share keuangan syariah mencapai 25,1 persen dari total market share keuangan nasional.
Rinciannya, pasar modal syariah sebesar 37,6 persen, perbankan syariah sebesar 7,42 persen, dan IKNB syariah sebesar 11,8 persen. Pasar modal syariah, yang mencakup saham syariah dan surat berharga syariah (seperti Sukuk Negara atau SBSN dan sukuk korporasi), masih mendominasi. Hal ini tidak hanya mencerminkan tingginya minat investor terhadap instrumen keuangan syariah berbasis risk-sharing, tetapi juga mengindikasikan semakin meningkatnya kepercayaan terhadap pasar modal syariah sebagai alternatif pembiayaan yang stabil dan berkelanjutan.
Dalam konteks ini, pasar modal syariah berfungsi sebagai salah satu pilar utama dalam sistem keuangan syariah Indonesia, dengan peran yang semakin penting sebagai sumber pembiayaan jangka panjang yang dapat memenuhi kebutuhan investasi dalam pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor lainnya.
Peran Perbankan dan IKNB Syariah
Sektor perbankan syariah, meskipun kontribusinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan pasar modal syariah, tetap memainkan peran yang sangat penting sebagai penyedia layanan keuangan ritel dan korporasi yang berbasis prinsip syariah. Perbankan syariah memiliki posisi strategis dalam menyediakan pembiayaan untuk sektor riil, termasuk pembiayaan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan pilar utama perekonomian Indonesia.
Selain itu, kontribusi sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), yang mencakup asuransi syariah, dana pensiun syariah, dana haji, pembiayaan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah, juga semakin meningkat. Meskipun kontribusinya relatif kecil dibandingkan dengan sektor pasar modal dan perbankan syariah, sektor ini menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia.
Aktivitas lembaga keuangan syariah dalam sektor IKNB ini berperan penting dalam memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh sistem perbankan. Lembaga keuangan mikro syariah, misalnya, memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat kecil dan menengah, yang menjadi segmen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang lebih merata.
Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah
Berdasarkan survei literasi dan inklusi keuangan syariah yang dilakukan oleh OJK tahun 2024, tingkat literasi keuangan syariah mencapai 43,42 persen, namun tingkat inklusi masih berada pada angka yang stagnan, yakni 13,41 persen. Angka ini menunjukkan adanya gap antara pemahaman dan implementasi layanan keuangan syariah di masyarakat.
Keuangan sosial syariah menunjukkan hasil yang semakin positif terhadap kontribusi penguatan ekonomi riil masyarakat. Hingga akhir tahun 2024, total akumulasi dana yang terkumpul dari Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) tercatat mencapai Rp 40,5 triliun, mengalami peningkatan dibandingkan dengan Rp 32,3 triliun pada tahun sebelumnya atau setara 25,3 persen.
Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan dan pengumpulan dana sosial yang semakin efisien dan luas. Tidak hanya itu, jumlah penerima manfaat dari dana ZIS-DSKL juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 119 juta jiwa telah menerima manfaat dari dana sosial syariah tersebut, meningkat dari 97,8 juta jiwa pada tahun 2023.
Perkembangan Sektor Wakaf
Di sisi lain, sektor wakaf juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, dengan tren pertumbuhan yang semakin positif. Hingga Desember 2024, total akumulasi aset wakaf uang tercatat mencapai Rp 3,02 triliun. Salah satu instrumen yang menjadi motor penggerak utama dalam pengumpulan dana wakaf uang adalah Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), yang berkontribusi sebesar Rp 1,16 triliun atau sekitar 38,4 persen dari total dana wakaf uang yang terhimpun.
CWLS, sebagai inovasi dalam pengelolaan wakaf produktif, memiliki peran yang sangat penting, karena tidak hanya menjamin keberlanjutan pengelolaan dana wakaf, tetapi juga memberikan imbal hasil sosial dan ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh penerima manfaat. Kehadiran CWLS membuka potensi baru dalam mengembangkan wakaf sebagai instrumen keuangan yang produktif, serta menjadi alternatif pembiayaan yang berkelanjutan bagi pembangunan sosial.
Namun demikian, untuk mempercepat optimalisasi aset wakaf, khususnya tanah wakaf potensial yang selama ini masih banyak yang bersifat idle (tidak produktif), diperlukan kebijakan strategis yang lebih terstruktur dan sistematis. Mengacu pada amanah RPJMN 2025-2029 terkait perlunya pembentukan Lembaga Pembiayaan.
Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Daerah
Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif, khususnya di tingkat daerah, sebagai bagian dari strategi nasional yang berbasis pada penguatan literasi dan inklusi masyarakat. Salah satu aspek fundamental dalam pengembangan ini adalah penguatan kelembagaan melalui Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
Hingga saat ini, KDEKS telah terbentuk di 31 provinsi, yang menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk turut serta dalam mengarusutamakan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam proses pembangunan regional. Keberadaan KDEKS memainkan peran strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari data Bappenas yang menunjukkan bahwa sebanyak 25 provinsi telah memasukkan muatan ekonomi syariah ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Lebih lanjut, penyelarasan arah kebijakan ekonomi dan keuangan syariah nasional dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), pada awal 2025 ini difokuskan melalui beberapa kegiatan strategis. Pertama, pendampingan, sosialisasi, dan monitoring terhadap integrasi ekonomi syariah dalam RPJMN dan RPJMD dilakukan untuk memastikan bahwa muatan syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar operasional dan terukur. Kedua, penyiapan panduan kodefikasi untuk sub-kegiatan terkait ekonomi syariah yang dimaksudkan untuk memberikan standar dan pedoman teknis bagi daerah dalam merumuskan program-program yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Ketiga, penyusunan indikator capaian ekonomi syariah daerah untuk menjadi instrumen dalam proses evaluasi dan pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
